Pimpinan pusat (PP) Muhammadiyah Muhadjir Effendy sebagai ketua tim pengelola tambang setelah organisasi Islam tersebut memutuskan menerima izin usaha pertambangan (IUP) dari pemerintah.
"Kami menyusun tim pengelola tambang yang diketahui Prof Muhadjir Effendy," kata ketua umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir di Sleman, DIY, Minggu 28 Juli 2024.
Dalam struktur kepengurusan PP Muhammadiyah, Menko PMK Muhadjir Effendy menjabat sebagai ketua bidang ekonomi, bisnis dan industri halal.
Menko PMK menyatakan belum berencana berkomunikasi dengan Mentri Investasi/ kepala BKPM Bahlil Lahadalia terkait dengan keputusan PP Muhammadiyah menerima hal tersebut.
Dalam susunan tim pengelola tambang, PP Muhammadiyah menunjuk Muhammad Sayuti sebagai sekretaris beserta anggota yang terdiri atas Anwar Abbas, Hilaman Latief, Agung Danarto, Ahmad Dahlan Rais, Bambang Setiaji, Arif Budimanta, M Nurul Yamin dan M Azrul Tanjung.
PP Muhammadiyah memutuskan menerima izin usaha pertambangan (IUP) yang ditawarkan oleh pemerintah setelah mencermati masukan, kajian dan beberapa kali pembahasan dalam rapat pleno PP Muhammadiyah, pada 13 Juli 2024.
Keputusan ini disebutkan dalam kajian dan masukan yang komprehensif dari para ahli pertambangan, ahli hukum, majlis/lembaga dilingkungan PP Muhammadiyah, penglola/pengusaha tambang, ahli lingkungan hidup, perguruan tinggi dan pihak-pihak terkait lainnya.
0 Komentar